Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Daya Serap Proyek-Proyek yang Dibiayai ADB (studi kasus: Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO)

ABSTRAK TESIS

Oleh: Firman Edison

Latar belakang penulisan tesis ini adalah kenyataan tingginya pinjaman luar negeri pemerintah guna menutupi kebutuhan dana dalam pembangunan nasional. Namun dalam pengelolaan pinjaman luar negeri tersebut ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga menyebabkan penyerapan dana pinjaman luar negeri tersebut menjadi rendah yang berakibat kepada besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Penelitian difokuskan pada kasus pinjaman Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO, yang bertujuan untuk:
1. Mengetahui factor-faktor penyebab rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri;
2. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman luar negeri dari berbagai sudut pandang. Penelusuran lebih banyak dilakukan kepada dokumen-dokumen proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyerapan dana yang rendah.

Indikator yang digunakan untuk melihat rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri adalah: Progress Varian, yaitu selisih presentase waktu terpakai dan presentase penyerapan dana kumulatif; Backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan.

Hasil penelitian menemukan dan menyimpulkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut:
1. Kekurangsiapan dalam merencanakan dan mendesain sebuah proyek baru yang dananya berasal dara pinjaman luar negeri;
2. Besarnya struktur organisasi proyek yang mempunyai 2 orang Sekretaris Eksektif dengan kewenangan yang sama dalam menjalankan proyek sehari-hari;
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) akibat reorganisasi dan perubahan sosial politik di daerah;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek;
5. Terjadinya Backlog.

Dari hasil temuan dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
1. Agar pemerintah lebih mempeketat pembahasan perencanaan dan desain sebuah proyek baru ( atau lebih dikenal dengan readiness filter criteria);
2. Agar Departemen Keuangan, Bappenas dan instansi teknis terkait dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran (DIPA);
3. Menyusun struktur organisasi yang lebih ramping dan dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan proyek sehari-hari;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengelolaan proyek yang di danai dari pinjaman luar negeri
5. Agar pengelola proyek dan Departemen Keuangan melakukan koordinasi yang lebih intensif, sehingga dalam pengajuan replenish kepada pihak lender dapat lebih cepat.