Abstrak Tesis
Oleh: Sofyan Husin
Produktivitas merupakan salah satu indicator penting untuk menilai keberhasilan suatu usahatani. Makin tinggi produktivitas yang dihasilkan berarti makin efisienlah usahatani tersebut sehingga berimplikasi pada kepuasan petani.
Namun demikian, tidak semua usahatani yang memiliki produktivitas tinggi dapat memuaskan petani disebabkan oleh tidak adanya institusi yang menjamin stabilisasi harga. Institusi yang menjamin ketersediaan sarana produksi serta tidak terjangkaunya harga dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) PT Agropotombuluh merupakan harapan baru bagi petani dalam merealisasikan keinginan-keinginan mereka. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara kualitas layanan dan motivasi petani terhadap produktivitas usahatani serta pengaruhnya terhadap kepuasan petani.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan penentuan empat desa sampel secara purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan proporsional random sampling. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa produktivitas usahatani dipengaruhi positif oleh kualitas layanan dan motivasi petani.
Akan tetapi kepuasan petani tidak dipengaruhi oleh produktivitas usahatani. Di sisi lain motivasi petani secara langsung berpengaruh postif terhadap kepuasan petani namun kualitas layanan tidak berpengaruh langsung terhadap kepuasan petani.
Kata kunci : Kualitas layanan, Motivasi petani, Produktivitas usahatani, Kepuasan
petani.
11 April 2010
Analisis Faktor-Faktor yg Mempengaruhi Produktivitas Usahatani & Pengaruhnya thdp Kepuasan Petani (Studi Kasus PT Agropotombuluh di Kec. Telaga Biru)
20 Maret 2010
Analisis Potensi Retribusi Pasar Hewan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pasar Hewan Kota Cilegon)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Ten Nova
Tesis ini membahas Potensi Retribusi Pasar Hewan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pasar Hewan Kota Cilegon dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Retribusi pasar hewan telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas pasar hewan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Pada kenyataannya realisasi penerimaan retribusi pasar hewan menurun sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi belum optimal. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi retribusi Pasar Hewan Kota Cilegon dan mengevaluasi penerapannya berdasarkan kriteria penilaian pungutan daerah yang potensial. Hasil dari penelitian ini bahwa retribusi Pasar Hewan Kota Cilegon kurang potensial untuk dijadikan salah satu sumber retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
Metode penelitian yang digunakan adalah (1) Analisis potensi pasar hewan. (2) Kriteria penilaian pungutan daerah yaitu Kriteria kecukupan dan elastisitas, kriteria keadilan, kriteria kemampuan administrasi, kriteria kesepakatan politik, kriteria non-distorsi ekonomi.
Penelitian ini menyarankan bahwa retribusi pasar hewan yang ada masih dapat ditingkatkan dengan mengadakan perbaikan-perbaikan dari pihak intern (pengelolah/petugas) maupun ekstern (pedagang ternak). Selain itu Pemerintah Daerah dalam menerapkan retribusi daerah harus memperhatikan potensi dan kriteria penilaian lainnya agar retribusi yang diterapkan agar dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan masyarakatnya.
Kata kunci: Potensi, Retribusi, Pasar Hewan.
Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Prov. Sumatera Utara dan Investasi Swasta thdp PDRB Prov. Sumatera Utara Periode 1978-2007
ABSTRAK TESIS
Oleh: M. Siddik Bancin
Penelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan investasi swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan ordinary least square (OLS). Pada penelitian ini yang menjadi variabel tak bebas adalah PDRB Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, investasi swasta dan tenaga kerja merupakan variabel bebas.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tak bebas, dengan tingkat kecocokan model sebesar 94,69%. Pengaruh terhadap PDRB, secara signifikan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai koefisien sebesar 4,88E-7, investasi swasta 1,56E-9 dan tenaga kerja 5,41E-7.
Kata kunci : PDRB, Pengeluaran Pembangunan, Investasi Swasta.
Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Legianto Ahmad
Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis Belanja Modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan.
Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif, penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis correlation matrix yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, dan metode penghitungan belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode actual expenditure.
Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep multi-term expenditure framework (MTEF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari planning, executing, monitoring, dan evaluating.
Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.
Kata kunci : Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal daerah.
Pelaksanaan CSR PT. Holcim Tbk. terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (Studi kasus pada BMT Swadaya Pribumi)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Irawan Susanto
Peran swasta sebagai salah satu stakeholder pembangunan sering dipertanyakan banyak orang. Padahal tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjaga relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Disamping menjaga relasi, tanggung jawab sosial perusahaan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan, sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana saat ini menjadi tujuan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR.
Salah satu peran yang sering dilakukan perusahaan misalnya dengan pemberdayaan masyarakat dimana harapannya adalah masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi, kreatif, dan mempunyai rasa percaya diri sehingga tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang. Melalui BMT Swadaya Pribumi, PT. Holcim melaksanakan kegiatan CSR bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan Klapanunggal-Kabupaten Bogor. Namun dugaan awal penelitian ternyata masih terdapat kendala dalam hal pemberdayaan tersebut sehingga hasilnya tidak efektif.
Tesis ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi. Alat Analisis yang digunakan yaitu AHP dengan menggunakan lima responden ahli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat menjadi faktor utama dan dipengaruhi oleh pelibatan masyarakat dengan bobot tertinggi. Dalam kriteria kelembagaan BMT (Holcim), kendala tertinggi adalah dukungan dana serta yang ketiga adalah faktor fasilitasi pemerintah dengan dukungan permodalan menjadi masalah utama.
Kata kunci : CSR, Pemberdayaan Masyarakat, BMT Swadaya Pribumi, AHP
19 Maret 2010
Analisa Biaya Satuan layanan Perpustakaan Umum Daerah Studi Kasus: Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat
ABSTRAK TESIS
Oleh: Dian Kartikasari W.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan Umum daerah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur biaya dan besarnya biaya satuan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umum daerah antara tahun 2008 dengan tahun 2007 sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan menuju peningkatan efisiensi pembiayaan.
Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan menggunakan data pengeluaran biaya selama Januari 2007-Desember 2008. Analisa biaya yang dilakukan ini disesuaikan dengan kondisi Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat terutama dalam hal ketersediaan informasi yang diperlukan. Penghitungan biaya Satuan kegiatan menggunakan pendekatan metode pembiayaan berbasis aktivitas atau yang lebih dikenal dengan Activity Based Costing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sistem pendokumentasian data belum dipersiapkan untuk mendukung analisa biaya. Berdasarkan struktur biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Jakarta Pusat pada tahun 2008 diketahui bahwa porsi biaya pemeliharaan belum cukup khususnya untuk fasilitas bagi pengunjung perpustakaan. Hasil perhitungan biaya satuan kegiatan pelayanan perpustakaan umum daerah antara tahun 2008 dengan tahun 2007 menunjukkan bahwa untuk kegiatan perawatan koleksi perpustakaan, seleksi dan prosesing layanan perpustakaan, inventarisir dan penataan buku serta tata usaha, biaya satuan di tahun 2008 lebih rendah dibanding tahun 2007, namun untuk biaya satuan kegiatan pelayanan perpustakaan dan biaya total seluruh kegiatan per pengunjung untuk tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan tahun 2007.
Kata kunci: Perpustakaan, Biaya, Analisa, Layanan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Daya Serap Proyek-Proyek yang Dibiayai ADB (studi kasus: Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Firman Edison
Latar belakang penulisan tesis ini adalah kenyataan tingginya pinjaman luar negeri pemerintah guna menutupi kebutuhan dana dalam pembangunan nasional. Namun dalam pengelolaan pinjaman luar negeri tersebut ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga menyebabkan penyerapan dana pinjaman luar negeri tersebut menjadi rendah yang berakibat kepada besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Penelitian difokuskan pada kasus pinjaman Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO, yang bertujuan untuk:
1. Mengetahui factor-faktor penyebab rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri;
2. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri.
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman luar negeri dari berbagai sudut pandang. Penelusuran lebih banyak dilakukan kepada dokumen-dokumen proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyerapan dana yang rendah.
Indikator yang digunakan untuk melihat rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri adalah: Progress Varian, yaitu selisih presentase waktu terpakai dan presentase penyerapan dana kumulatif; Backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan.
Hasil penelitian menemukan dan menyimpulkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut:
1. Kekurangsiapan dalam merencanakan dan mendesain sebuah proyek baru yang dananya berasal dara pinjaman luar negeri;
2. Besarnya struktur organisasi proyek yang mempunyai 2 orang Sekretaris Eksektif dengan kewenangan yang sama dalam menjalankan proyek sehari-hari;
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) akibat reorganisasi dan perubahan sosial politik di daerah;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek;
5. Terjadinya Backlog.
Dari hasil temuan dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
1. Agar pemerintah lebih mempeketat pembahasan perencanaan dan desain sebuah proyek baru ( atau lebih dikenal dengan readiness filter criteria);
2. Agar Departemen Keuangan, Bappenas dan instansi teknis terkait dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran (DIPA);
3. Menyusun struktur organisasi yang lebih ramping dan dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan proyek sehari-hari;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengelolaan proyek yang di danai dari pinjaman luar negeri
5. Agar pengelola proyek dan Departemen Keuangan melakukan koordinasi yang lebih intensif, sehingga dalam pengajuan replenish kepada pihak lender dapat lebih cepat.
Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Lampung Tengah Thn 2008 ( Studi Kasus 9 SKPD)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Ivon Nilawati
Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya.
Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii)kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.
Kata kunci : Permendagri 13/2006, laporan pertanggungjawaban pengeluaran,
fungsi verifikasi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
Analisis Kesediaan Membayar Pengguna Jasa Bus Trans Pakuan Kota Bogor (Willingness To Pay) Dengan Metode Valuasi Kontingensi.
ABSTRAK TESIS
Oleh: Elyis Sontikasyah
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bogor adalah penggantian secara bertahap dan terprogram penggunaan angkutan kota dengan kapasitas lebih besar yaitu Bus Trans Pakuan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi.
Keberlangsungan operasional Bus Trans Pakuan tergantung kepada jumlah pengguna jasanya oleh karena itu tesis ini mengkaji kesediaan dan kerelaan pengguna jasa dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP)) Bus Trans Pakuan dan apakah produksi jasa angkutan yang disediakan oleh pengusaha, kualitas dan kuantitas pelayanan, maksud perjalanan dan pendapatan pengguna jasa berhubungan terhadap nilai WTP yang dipilih oleh pengguna jasa Bus Trans Pakuan.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi Metode Valuasi Kontingensi yang secara langsung menanyakan kesediaan dan kerelaan pengguna jasa dalam membayar tarif (WTP) dengan metode tawar menawar (bidding game).
Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP yang dipilih.
Setelah metode analisis tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa ada hubungan antara maksud perjalanan, kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan responden yang dilakukan responden dengan menggunakan Bus Trans Pakuan dengan pilihan dalam menetapkan besaran WTP dan didapatkan hasil bahwa rata-rata estimasi nilai WTP pengguna jasa adalah Rp. 3.675 dengan WTP yang dipilih paling banyak pada WTP1 dengan nilai Rp.2000 sampai Rp.4000 yaitu sebanyak 80%.
Kata kunci :
Bus Trans Pakuan, Kesediaan Membayar, Metode Valuasi Kontingensi, dan Crosstab.
14 Februari 2010
Analisis Pengukuran Kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta dengan Pendekatan Balanced Scorecard
Oleh: Prasetyaningdyah Wikan Astuti
ABSTRAK TESIS
Transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Good Governance menuntut organisasi publik meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Salah satu metode untuk mengukur kinerja adalah dengan Balanced Scorecard. Biasanya metode tersebut dilakukan untuk sektor privat, akhir-akhir ini dikembangkan untuk sektor publik. BPK RI telah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard dalam bentuk SIMAK.
Tesis ini mengevaluasi ketepatan indikator yang telah digunakan oleh SIMAK, kemudian diberikan alternative pengukuran kinerja perwakilan BPK RI di Jakarta dengan lebih obyektif, terukur dan komprehensif berdasarkan perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, selanjutnya membandingkan antara sistem pengukuran kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta dengan SIMAK dan dengan metode Balanced Scorecard. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat indikator yang kurang tepat sehingga diajukan sebuah alternatif penyempurnaan. Sesuai pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam penelitian ini, prestasi kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk beberapa aspek.
Kata kunci: Pengukuran kinerja sektor publik, Balanced Scorecard, evaluasi
indikator
Analisis Penerapan Tiga komponen Penganggaran Pada Penyusunan RKA-K/L Batan Tahun 2008
Oleh: Nata Wijaya
ABSTRAK TESIS
Tesis ini membahas penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L Batan untuk tahun anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desian deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan komponen penganggaran terpadu telah tercapai, sementara komponen penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah terkendala pada data perkiraan maju.
Sedangkan penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja telah sampai pada tahap kesesuaian antara input dan output kegiatan dengan sasaran program dan renstra Batan. Pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai perencanaan program dan kegiatan serta penyusunan anggaran, amat dibutuhkan untuk dapat menerapkan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L.
Kata kunci:
Anggaran, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Kinerja
Analisis Sektor Perekonomian di Kabupaten Bogor
Oleh: Rubidiyanti Dominica
Analisis sektor perekonomian di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang memiliki keunggulan dan mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang perlu dilakukan dan diharapkan dalam upaya mengembangkan sektor perekonomian.
Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang memiliki keunggulan adalah analisis Location Quotient, Shift Share, dan Tipologi Klassen dan untuk menangkap persepsi ahli dalam mengetahui arah pengembangan sektor perekonomian digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai tambah dan penduduk yang bekerja dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor baik terhadap Provinsi Jawa Barat dan terhadap Nasional adalah sektor industri pengolahan. Namun bila didasarkan persepsi ahli secara kumulatif dengan metode AHP, sektor yang menjadi prioritas pengembangan adalah pertanian. Jika dilihat secara individu, maka beberapa ahli mengutamakan prioritas pada sektor industri atau jasa, sedangkan sisanya mengutamakan pada sektor pertanian. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menjamin agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor telah mendapat informasi yang cukup tentang aktivitas perekonomian yang ada. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Bogor adalah infrastruktur yang belum memadai, rendahnya produktivitas, input yang terbatas dan kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung. Dalam menanggulangi kendala tersebut kebijakan prioritas yang diperlukan adalah kebijakan investasi dan penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan penataan tata guna lahan, peningkatan kualitas SDM dan kemitraan pemerintah dan swasta. Prioritas kebijakan ini berdasarkan analisis sensitivitas adalah konsisten baik untuk pengembangan industri maupun pengembangan pertanian. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mensosialisasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keunggulan, dan mengingat persepsi ahli prioritas pengembangan sektor perekonomian adalah pertanian maka industri pengolahan yang menjadi prioritas adalah industri yang mengolah bahan baku pertanian seperti industri pengolahan makanan dan minuman.
Kata kunci: Sektor Unggulan, Pertanian, Industri, Jasa, Infrastruktur, Investasi, Sumberdaya manusia, Kemitraan
Evaluasi Kinerja Local Area Network Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat 2003-2008
Oleh: Ronny Muhamad Nur
Thesis ini membahas kinerja proyek Local Area Network Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota dengan metode deskirptif kualitatif, proyek yang dibangun pada tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan efisiensi komunikasi data-informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gagal memberikan manfaat yang diharapkan. Penelitian dilakukan untuk mencari sebab-sebab kegagalan proyek dan agar tidak terulang lagi di masa mendatang.
Landasan teori yang digunakan adalah Perencanaan Proyek (1). Analisis Siklus Proyek tahap Identifikasi, Persiapan Proyek, Monitoring dan Evaluasi Pasca Proyek (ex-ante, on-going dan ex-post evaluation) (2) EKPP (Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan) menggunakan peralatan tabel matriks Kerangka Kerja Logis (KKL).
Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan Proyek Local Area Network ini adalah tidak adanya perencanaan dan dokumen perencanaan yang menyebabkan proyek ini tidak dapat berjalan secara berkesinambungan.
Hasil penelitian menyarankan agar setiap keputusan investasi publik dilakukan melalui proses perencanaan proyek yang benar; agar tidak menimbulkan pemborosan sumber daya pembangunan yang sudah semakin terbatas.
Kata kunci:Perencanaan, Proyek, Evaluasi, Kinerja , Local Area Network
04 Januari 2010
Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Oleh Peserta Jamkesmas
(Studi Kasus: Kecamatan Baturaja Barat Kab. OKU)
Oleh: Nurlailah
ABSTRAK TESIS
Masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di Kec. Baturaja Barat, yakni rata-rata hanya 5,68 % perbulan terlihat kontras dengan masih tingginya AKB 47,68 per 1000 kelahiran hidup dan angka harapan hidup yang rendah yakni 65,21 tahun, sebagai indikator kesehatan masyarakat miskin.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di Kecamatan Baturaja Barat. Penelitian dengan desain Cross Sectional ini, memiliki sampel 98 orang yang diambil secara Systematic Random Sampling dari populasi sebanyak 2479 orang kepala keluarga peserta Jamkesmas di Kecamatan Baturaja Barat.
Hasil analisis multivariat dengan menggunakan Model Logit, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik sikap dokter/bidan/perawat, semakin cepat peserta Jamkesmas dilayani, semakin cukup jumlah obat yang diterima peserta Jamkesmas, semakin sebentar waktu tunggu untuk diperiksa dan semakin dekat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan, maka semakin besar peluang peserta Jamkesmas memanfaatkan pelayanan kesehatan, dimana variabel jumlah obat yang diterima dan sikap dokter/bidan/perawat dalam memberikan pengobatan merupakan dua faktor yang paling dominan. Sedangkan tingkat pengetahuan peserta Jamkesmas tidak signifikan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya oleh peserta Jamkesmas
Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di masa yang akan datang lebih baik, maka Pemerintah daerah hendaknya melakukan evaluasi kembali kriteria miskin peserta Jamkesmas (targeting the poor), pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang mampu menjangkau masyarakat di desa terutama masyarakat daerah terpencil, dan Pemberian Punishment dan Reward kepada petugas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Jamkesmas
Kata Kunci :
Pemanfaatan pelayanan kesehatan, Jamkesmas, Model Logit
03 Januari 2010
Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Padang Pariaman
Oleh: Andri Satria Masri
ABSTRAK TESIS
Tesis ini menganalisis faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan mempertimbangkan kondisi pasca gempa bumi, melalui: 1) karakteristik dan persepsi investor terhadap faktor-faktor penentu daya tarik investasi dan keputusan investasi, 2) potensi dan sektor-sektor unggulan perekonomian yang potensial dikembangkan serta 3) persepsi investor terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman.
Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif melalui survey yang diolah dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan kuantitatif menggunakan analisis struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, basis ekonomi (Location Quotient) dan Shift Share.
Pendekatan kualitatif memperoleh faktor infrastruktur fisik terutama jalan negara dipersepsi paling positif oleh responden. Sedangkan faktor pelayanan pemerintah daerah dipersepsi paling negatif oleh responden. Kedua temuan ini sesuai dengan hasil AHP yang juga memberikan prioritas tertinggi untuk pelayanan pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur fisik yang merupakan sub kriteria dari kriteria perekonomian.
Sedangkan melalui pendekatan kuantitatif diperoleh hasil bahwa, sektor-sektor memiliki keunggulan komparatif terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat dan Nasional pada dasarnya sama kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor-sektor itu adalah: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi serta Jasa-jasa.
Kata kunci: Gempa Bumi, Karakterisitik, Persepsi, Daya Tarik Investasi, Investor, Potensi, Investasi, Sektor Unggulan, Analytic Hierarchy Process, Location Quotient, Shift Share.
