ABSTRAK TESIS
Oleh: Ten Nova
Tesis ini membahas Potensi Retribusi Pasar Hewan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pasar Hewan Kota Cilegon dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Retribusi pasar hewan telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas pasar hewan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Pada kenyataannya realisasi penerimaan retribusi pasar hewan menurun sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi belum optimal. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi retribusi Pasar Hewan Kota Cilegon dan mengevaluasi penerapannya berdasarkan kriteria penilaian pungutan daerah yang potensial. Hasil dari penelitian ini bahwa retribusi Pasar Hewan Kota Cilegon kurang potensial untuk dijadikan salah satu sumber retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
Metode penelitian yang digunakan adalah (1) Analisis potensi pasar hewan. (2) Kriteria penilaian pungutan daerah yaitu Kriteria kecukupan dan elastisitas, kriteria keadilan, kriteria kemampuan administrasi, kriteria kesepakatan politik, kriteria non-distorsi ekonomi.
Penelitian ini menyarankan bahwa retribusi pasar hewan yang ada masih dapat ditingkatkan dengan mengadakan perbaikan-perbaikan dari pihak intern (pengelolah/petugas) maupun ekstern (pedagang ternak). Selain itu Pemerintah Daerah dalam menerapkan retribusi daerah harus memperhatikan potensi dan kriteria penilaian lainnya agar retribusi yang diterapkan agar dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan masyarakatnya.
Kata kunci: Potensi, Retribusi, Pasar Hewan.
20 Maret 2010
Analisis Potensi Retribusi Pasar Hewan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pasar Hewan Kota Cilegon)
Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Prov. Sumatera Utara dan Investasi Swasta thdp PDRB Prov. Sumatera Utara Periode 1978-2007
ABSTRAK TESIS
Oleh: M. Siddik Bancin
Penelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan investasi swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan ordinary least square (OLS). Pada penelitian ini yang menjadi variabel tak bebas adalah PDRB Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, investasi swasta dan tenaga kerja merupakan variabel bebas.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tak bebas, dengan tingkat kecocokan model sebesar 94,69%. Pengaruh terhadap PDRB, secara signifikan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai koefisien sebesar 4,88E-7, investasi swasta 1,56E-9 dan tenaga kerja 5,41E-7.
Kata kunci : PDRB, Pengeluaran Pembangunan, Investasi Swasta.
Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Legianto Ahmad
Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis Belanja Modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan.
Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif, penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis correlation matrix yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, dan metode penghitungan belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode actual expenditure.
Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep multi-term expenditure framework (MTEF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari planning, executing, monitoring, dan evaluating.
Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.
Kata kunci : Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal daerah.
Pelaksanaan CSR PT. Holcim Tbk. terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (Studi kasus pada BMT Swadaya Pribumi)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Irawan Susanto
Peran swasta sebagai salah satu stakeholder pembangunan sering dipertanyakan banyak orang. Padahal tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjaga relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Disamping menjaga relasi, tanggung jawab sosial perusahaan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan, sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana saat ini menjadi tujuan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR.
Salah satu peran yang sering dilakukan perusahaan misalnya dengan pemberdayaan masyarakat dimana harapannya adalah masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi, kreatif, dan mempunyai rasa percaya diri sehingga tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang. Melalui BMT Swadaya Pribumi, PT. Holcim melaksanakan kegiatan CSR bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan Klapanunggal-Kabupaten Bogor. Namun dugaan awal penelitian ternyata masih terdapat kendala dalam hal pemberdayaan tersebut sehingga hasilnya tidak efektif.
Tesis ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi. Alat Analisis yang digunakan yaitu AHP dengan menggunakan lima responden ahli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat menjadi faktor utama dan dipengaruhi oleh pelibatan masyarakat dengan bobot tertinggi. Dalam kriteria kelembagaan BMT (Holcim), kendala tertinggi adalah dukungan dana serta yang ketiga adalah faktor fasilitasi pemerintah dengan dukungan permodalan menjadi masalah utama.
Kata kunci : CSR, Pemberdayaan Masyarakat, BMT Swadaya Pribumi, AHP
19 Maret 2010
Analisa Biaya Satuan layanan Perpustakaan Umum Daerah Studi Kasus: Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat
ABSTRAK TESIS
Oleh: Dian Kartikasari W.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan Umum daerah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur biaya dan besarnya biaya satuan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umum daerah antara tahun 2008 dengan tahun 2007 sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan menuju peningkatan efisiensi pembiayaan.
Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan menggunakan data pengeluaran biaya selama Januari 2007-Desember 2008. Analisa biaya yang dilakukan ini disesuaikan dengan kondisi Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat terutama dalam hal ketersediaan informasi yang diperlukan. Penghitungan biaya Satuan kegiatan menggunakan pendekatan metode pembiayaan berbasis aktivitas atau yang lebih dikenal dengan Activity Based Costing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sistem pendokumentasian data belum dipersiapkan untuk mendukung analisa biaya. Berdasarkan struktur biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Jakarta Pusat pada tahun 2008 diketahui bahwa porsi biaya pemeliharaan belum cukup khususnya untuk fasilitas bagi pengunjung perpustakaan. Hasil perhitungan biaya satuan kegiatan pelayanan perpustakaan umum daerah antara tahun 2008 dengan tahun 2007 menunjukkan bahwa untuk kegiatan perawatan koleksi perpustakaan, seleksi dan prosesing layanan perpustakaan, inventarisir dan penataan buku serta tata usaha, biaya satuan di tahun 2008 lebih rendah dibanding tahun 2007, namun untuk biaya satuan kegiatan pelayanan perpustakaan dan biaya total seluruh kegiatan per pengunjung untuk tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan tahun 2007.
Kata kunci: Perpustakaan, Biaya, Analisa, Layanan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Daya Serap Proyek-Proyek yang Dibiayai ADB (studi kasus: Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Firman Edison
Latar belakang penulisan tesis ini adalah kenyataan tingginya pinjaman luar negeri pemerintah guna menutupi kebutuhan dana dalam pembangunan nasional. Namun dalam pengelolaan pinjaman luar negeri tersebut ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga menyebabkan penyerapan dana pinjaman luar negeri tersebut menjadi rendah yang berakibat kepada besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Penelitian difokuskan pada kasus pinjaman Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO, yang bertujuan untuk:
1. Mengetahui factor-faktor penyebab rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri;
2. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri.
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman luar negeri dari berbagai sudut pandang. Penelusuran lebih banyak dilakukan kepada dokumen-dokumen proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyerapan dana yang rendah.
Indikator yang digunakan untuk melihat rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri adalah: Progress Varian, yaitu selisih presentase waktu terpakai dan presentase penyerapan dana kumulatif; Backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan.
Hasil penelitian menemukan dan menyimpulkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut:
1. Kekurangsiapan dalam merencanakan dan mendesain sebuah proyek baru yang dananya berasal dara pinjaman luar negeri;
2. Besarnya struktur organisasi proyek yang mempunyai 2 orang Sekretaris Eksektif dengan kewenangan yang sama dalam menjalankan proyek sehari-hari;
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) akibat reorganisasi dan perubahan sosial politik di daerah;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek;
5. Terjadinya Backlog.
Dari hasil temuan dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
1. Agar pemerintah lebih mempeketat pembahasan perencanaan dan desain sebuah proyek baru ( atau lebih dikenal dengan readiness filter criteria);
2. Agar Departemen Keuangan, Bappenas dan instansi teknis terkait dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran (DIPA);
3. Menyusun struktur organisasi yang lebih ramping dan dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan proyek sehari-hari;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengelolaan proyek yang di danai dari pinjaman luar negeri
5. Agar pengelola proyek dan Departemen Keuangan melakukan koordinasi yang lebih intensif, sehingga dalam pengajuan replenish kepada pihak lender dapat lebih cepat.
Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Lampung Tengah Thn 2008 ( Studi Kasus 9 SKPD)
ABSTRAK TESIS
Oleh: Ivon Nilawati
Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya.
Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii)kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.
Kata kunci : Permendagri 13/2006, laporan pertanggungjawaban pengeluaran,
fungsi verifikasi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
Analisis Kesediaan Membayar Pengguna Jasa Bus Trans Pakuan Kota Bogor (Willingness To Pay) Dengan Metode Valuasi Kontingensi.
ABSTRAK TESIS
Oleh: Elyis Sontikasyah
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bogor adalah penggantian secara bertahap dan terprogram penggunaan angkutan kota dengan kapasitas lebih besar yaitu Bus Trans Pakuan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi.
Keberlangsungan operasional Bus Trans Pakuan tergantung kepada jumlah pengguna jasanya oleh karena itu tesis ini mengkaji kesediaan dan kerelaan pengguna jasa dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP)) Bus Trans Pakuan dan apakah produksi jasa angkutan yang disediakan oleh pengusaha, kualitas dan kuantitas pelayanan, maksud perjalanan dan pendapatan pengguna jasa berhubungan terhadap nilai WTP yang dipilih oleh pengguna jasa Bus Trans Pakuan.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi Metode Valuasi Kontingensi yang secara langsung menanyakan kesediaan dan kerelaan pengguna jasa dalam membayar tarif (WTP) dengan metode tawar menawar (bidding game).
Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP yang dipilih.
Setelah metode analisis tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa ada hubungan antara maksud perjalanan, kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan responden yang dilakukan responden dengan menggunakan Bus Trans Pakuan dengan pilihan dalam menetapkan besaran WTP dan didapatkan hasil bahwa rata-rata estimasi nilai WTP pengguna jasa adalah Rp. 3.675 dengan WTP yang dipilih paling banyak pada WTP1 dengan nilai Rp.2000 sampai Rp.4000 yaitu sebanyak 80%.
Kata kunci :
Bus Trans Pakuan, Kesediaan Membayar, Metode Valuasi Kontingensi, dan Crosstab.
