Oleh: Prasetyaningdyah Wikan Astuti
ABSTRAK TESIS
Transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Good Governance menuntut organisasi publik meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Salah satu metode untuk mengukur kinerja adalah dengan Balanced Scorecard. Biasanya metode tersebut dilakukan untuk sektor privat, akhir-akhir ini dikembangkan untuk sektor publik. BPK RI telah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard dalam bentuk SIMAK.
Tesis ini mengevaluasi ketepatan indikator yang telah digunakan oleh SIMAK, kemudian diberikan alternative pengukuran kinerja perwakilan BPK RI di Jakarta dengan lebih obyektif, terukur dan komprehensif berdasarkan perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, selanjutnya membandingkan antara sistem pengukuran kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta dengan SIMAK dan dengan metode Balanced Scorecard. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat indikator yang kurang tepat sehingga diajukan sebuah alternatif penyempurnaan. Sesuai pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam penelitian ini, prestasi kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk beberapa aspek.
Kata kunci: Pengukuran kinerja sektor publik, Balanced Scorecard, evaluasi
indikator
14 Februari 2010
Analisis Pengukuran Kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta dengan Pendekatan Balanced Scorecard
Analisis Penerapan Tiga komponen Penganggaran Pada Penyusunan RKA-K/L Batan Tahun 2008
Oleh: Nata Wijaya
ABSTRAK TESIS
Tesis ini membahas penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L Batan untuk tahun anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desian deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan komponen penganggaran terpadu telah tercapai, sementara komponen penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah terkendala pada data perkiraan maju.
Sedangkan penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja telah sampai pada tahap kesesuaian antara input dan output kegiatan dengan sasaran program dan renstra Batan. Pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai perencanaan program dan kegiatan serta penyusunan anggaran, amat dibutuhkan untuk dapat menerapkan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L.
Kata kunci:
Anggaran, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Kinerja
Analisis Sektor Perekonomian di Kabupaten Bogor
Oleh: Rubidiyanti Dominica
Analisis sektor perekonomian di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang memiliki keunggulan dan mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang perlu dilakukan dan diharapkan dalam upaya mengembangkan sektor perekonomian.
Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang memiliki keunggulan adalah analisis Location Quotient, Shift Share, dan Tipologi Klassen dan untuk menangkap persepsi ahli dalam mengetahui arah pengembangan sektor perekonomian digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai tambah dan penduduk yang bekerja dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor baik terhadap Provinsi Jawa Barat dan terhadap Nasional adalah sektor industri pengolahan. Namun bila didasarkan persepsi ahli secara kumulatif dengan metode AHP, sektor yang menjadi prioritas pengembangan adalah pertanian. Jika dilihat secara individu, maka beberapa ahli mengutamakan prioritas pada sektor industri atau jasa, sedangkan sisanya mengutamakan pada sektor pertanian. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menjamin agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor telah mendapat informasi yang cukup tentang aktivitas perekonomian yang ada. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Bogor adalah infrastruktur yang belum memadai, rendahnya produktivitas, input yang terbatas dan kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung. Dalam menanggulangi kendala tersebut kebijakan prioritas yang diperlukan adalah kebijakan investasi dan penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan penataan tata guna lahan, peningkatan kualitas SDM dan kemitraan pemerintah dan swasta. Prioritas kebijakan ini berdasarkan analisis sensitivitas adalah konsisten baik untuk pengembangan industri maupun pengembangan pertanian. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mensosialisasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keunggulan, dan mengingat persepsi ahli prioritas pengembangan sektor perekonomian adalah pertanian maka industri pengolahan yang menjadi prioritas adalah industri yang mengolah bahan baku pertanian seperti industri pengolahan makanan dan minuman.
Kata kunci: Sektor Unggulan, Pertanian, Industri, Jasa, Infrastruktur, Investasi, Sumberdaya manusia, Kemitraan
Evaluasi Kinerja Local Area Network Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat 2003-2008
Oleh: Ronny Muhamad Nur
Thesis ini membahas kinerja proyek Local Area Network Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota dengan metode deskirptif kualitatif, proyek yang dibangun pada tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan efisiensi komunikasi data-informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gagal memberikan manfaat yang diharapkan. Penelitian dilakukan untuk mencari sebab-sebab kegagalan proyek dan agar tidak terulang lagi di masa mendatang.
Landasan teori yang digunakan adalah Perencanaan Proyek (1). Analisis Siklus Proyek tahap Identifikasi, Persiapan Proyek, Monitoring dan Evaluasi Pasca Proyek (ex-ante, on-going dan ex-post evaluation) (2) EKPP (Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan) menggunakan peralatan tabel matriks Kerangka Kerja Logis (KKL).
Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan Proyek Local Area Network ini adalah tidak adanya perencanaan dan dokumen perencanaan yang menyebabkan proyek ini tidak dapat berjalan secara berkesinambungan.
Hasil penelitian menyarankan agar setiap keputusan investasi publik dilakukan melalui proses perencanaan proyek yang benar; agar tidak menimbulkan pemborosan sumber daya pembangunan yang sudah semakin terbatas.
Kata kunci:Perencanaan, Proyek, Evaluasi, Kinerja , Local Area Network
